Pertambangan. Di beberapa wilayah NTT terdapat potensi pertambangan.

Di antaranya batu marmer, emas, minyak bumi, dan sebagainya. Untuk aktivitas

pertambangan ini, perlu ada penyederhanaan dalam masalah perijinan. Investor

perlu difasilitasi dengan prosedur yang mudah, jelas dan pasti, serta tidak perlu

dibebani besarnya biaya pembebasan lahan pada tahap awal. Berkaitan dengan lahan yang

diklaim sebagai milik suku atau milik adat, Pemerintah memiliki tugas untuk mengkonversi

areal tersebut dengan nilai ekonomis tertentu, sedangkan masyarakat setempat sebagai

pemegang saham, mengkonversi dengan nilai modal yang diinvestasikan oleh investor.

Hal ini penting diangkat karena sebagian besar daerah yang status hak dan penguasaan atas

tanahnya merupakan “tanah ulayat” maupun “tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat”,

maka tugas Pemerintah adalah memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan melalui

sistem regulasi yang baik untuk menarik investor. Sebab sektor pertambangan memang

membutuhkan modal dan teknologi yang tinggi, sekalipun untuk daerah yang sudah bagus

infra strukturnya, apalagi untuk kondisi NTT.