Untuk menopang semua ini, maka sinkronisasi berbagai peraturan perundang undangan

yang ada dan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah perlu dioptimalkan,

membuka selebar mungkin ruang publik sehingga secara optimal dapat mengakomodasi

berbagai harapan dan komplain warga masyarakat, dan yang tidak kalah penting selain

pointers kesatu dan ketujuh, fungsi intermediasi dari perbankan benar-benar harus

dimanfaatkan secara maksimal, sehingga perbankan yang ada harus dapat mendukung

berbagai program ini dengan skema kredit yang dapat mengakselerasi pelaksanaan

berbagai aktivitas perekonomian termasuk yang dikerjakan oleh pengusaha skala kecil.