Sebagai daerah yang memiliki batas darat dengan negara Timor Leste dan batas laut dengan

negara Australia, maka strategi pembangunan daerah kawasan perbatasan yang dapat

merupakan potensi ekonomi harus benar benar dapat terwadahi dan terencana, baik

dari perspektif keamanan sebagaimana maksud Pasal 30 UUD 45 dalam rangka

keutuhan negara kesatuan RI, dan juga secara hukum sebagai jabaran dari pasal 25 a

perubahan UUD 45. Sehingga baik tata ruang, sistem pengamanan dengan segala

aspeknya, pengelolaan, pihak-pihak yang terlibat, sampai pada tahap monitoring

harus dipersiapkan semaksimal mungkin untuk menjamin tercapainya hasil akhir

pembangunan Daerah yang optimal.